TANPA WARNA MERAH

Seorang siswi sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawa oleh kepala sekolah masuk ke ruang guru. Siswi masuk ke ruang guru adalah hal yang biasa, namun kali ini siswi tersebut dipaksa oleh kepala sekolah menghadap dewan guru karena diduga hamil. Dugaan kepala sekolah didasari karena melihat perubahan fisik siswi terlihat lebih gemuk dari biasanya. Apakah ada indikasi bahwa bertambahnya berat badan pada wanita disebabkan karena dia hamil? Mungkin iya, mungkin juga tidak.

Kejadian itu jelas membuat ruang guru menjadi ramai seperti sidang rakyat dimana seorang siswi dihadapkan pada banyak guru atas tuduhan yang belum tentu benar. Perlakuan kepala sekolah sampai memegang perut siswi untuk “memeriksa” apakah dia hamil atau tidak. Kepala sekolah adalah bapak guru senior.

Akhirnya dilakukan tes kehamilan pada siswi itu dengan alat untuk memastikannya. Syukurlah, hasil tes mengatakan negatif yang artinya siswi tersebut tidak terbukti hamil.

Cerita tidak berakhir, keesokannya orang tua siswi mencak-mencak disekolah karena perlakuan kepala sekolah yang membawa masalah itu didepan guru-guru. Belum lagi diceritakan pula pada orang tuanya bahwa kepala sekolah sampai memegang perut siswi dengan dalih prosedur pemeriksaan. Mungkin siswi tadi merasa dilecehkan karena dipegang perutnya oleh orang yang tidak berhak memeriksa dan dipermalukan didepan para guru yang dia hormati.

Apakah kejadian itu benar-benar terjadi seperti yang tertulis? Atau memang ada kejadian yang seperti itu tapi tidak sama persis detil runtutan kejadiannya? Ataukah hanya cerita gosip belaka yang menyebar dari guru ke guru didaerah saya? Saya tidak terlalu peduli dengan benar atau tidaknya. Menurut pendapat saya pribadi, kejadian itu tidak seharusnya terjadi pada sekolah dimanapun. Para guru yang memiliki ilmu dan salah satu sumber pengetahuan harusnya memahami bagaimana memperlakukan anak dengan bijaksana dan penuh kasih sayang.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dasar inilah yang harus dikuasai para guru terhadap peserta didik bahwa mereka adalah anak-anak. UU Perlindungan Anak jelas telah mengatur bahwa seandainya terjadi dugaan pelanggaran hukum dan susila maka pemeriksaan dan sidang harus dilakukan dalam tempat yang tertutup dan rahasia sesuai dengan pasal 17 ayat 1c dan 2.

Pemeriksaan tentunya harus dilakukan oleh lembaga yang berhak untuk melakukannya, dalam hal ini tentunya kepolisian. Polisi pun tidak boleh memeriksa berdasarkan hanya dugaan tanpa satupun bukti dan saksi. Para guru tentunya tidak mau peserta didiknya berhadapan dengan kepolisian untuk urusan hukum. Tetapi cara-cara diatas justru rentan pelanggaran hukum. Pahami hukum dengan semestinya sehingga dapat mengambil langkah bijaksana dan tanpa melanggar hukum. Libatkan orang tua untuk hal-hal yang sudah menginjak ranah hukum dan kesusilaan karena UU Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 mewajibkan orang tua untuk mengasuh, mendidik, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat minatnya dan mencegah perkawinan pada anak. Jelas bukan tanggung jawab guru.

Jadi jangan berlebihan memperlakukan peserta didik seolah mereka dikuasai guru saat disekolah. Mereka adalah tanggung-jawab dari orang tua atau wali. Peran guru telah diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 25 sebagai masyarakat yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Tindakan kepala sekolah dan guru yang menyelesaikan dugaan asusila oleh peserta didik tanpa melibatkan orang tua, tidak bijaksana dan dapat dikenai pidana bila ternyata tidak terbukti. Beban psikologis akibat rasa malu  atas tuduhan yang tidak dia lakukan dapat menyebabkan peserta didik tidak mau melanjutkan sekolah, takut berhadapan dengan orang, trauma dan dendam terhadap guru yang jelas merupakan indikasi seorang anak telah terganggu fungsi sosialnya. Pasal 27 mempidana barang siapa yang dengan sengaja mendeskriminasikan anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk para orang tua dan guru, bersikaplah penyabar, kasih sayang, lemah lembut kepada setiap anak. Jika memang telah terjadi pelanggaran hukum dan susila, tangani dengan cara-cara yang mendahulukan hati dan perasaan. Jelaskan bahwa ada konsekuensi hukum dan sebab akibat yang logis tetapi mereka belum menyadari akan hal itu. Semoga para pendidik juga mau belajar dan belajar lagi untuk menjadi lebih baik dan bijaksana.

Random Posts

• June 29, 2010 -- THE NEW 7 WONDERS OF NATURE (18)
• July 21, 2010 -- GANGBANG YANG MEMBAWA MAUT (16)
• January 22, 2010 -- Hello world! (8)
• April 2, 2010 -- MUSIK BUAT KESEHATAN DAN OTAK (15)
• July 27, 2010 -- KELANJUTAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS (11)
• August 14, 2010 -- MEDIA PENYEBARAN TIFOID (7)

16 Responses to “Peran Guru dalam UU Perlindungan Anak”